Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Hj. Chairun Nisa (F-PG) dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI provinsi Banten, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se provinsi Banten, para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) prov. Banten, serta tokoh masyarakat dan wakil organisasi kemasyarakatan yang terdapat di prov. Banten. Pertemuan berlangsung di kantor Kanwil Kemenag, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov. Banten (KP3B) Jl. Raya Pal Lima-Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01 Banten (26/7).

Ka Kanwil Kemenag  prov. Banten, Drs. H. Iding Mujtahidin, M.Pd. dalam sambutannya mengatakan, provinsi Banten meskipun memiliki bandara bertaraf internasional (Soekarno-Hatta International Airport) tetapi hingga saat ini belum memiliki embarkasi haji tersendiri dan masih bergabung dengan embarkasi Jakarta. “Jamaah haji prov. Banten harus ke Jakarta terlebih dahulu untuk embarkasi, kemudian kembali ke prov. Banten untuk terbang menuju Arab Saudi”, jelasnya.

Terkait usulan pembentukan embarkasi haji Banten, H. Iding mengaku telah mengajukan usulan tersebut kepada kementerian agama, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Untuk itu dirinya meminta bantuan anggota Komisi VIII untuk membantu mendorong percepatan pembangunan embarkasi Banten ini saat Raker atau RDP dengan kementerian terkait. H Iding juga mengungkapkan terima kasih dan penghargaannya kepada Panja Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR yang telah menyelesaikan pembahasan BPIH sekaligus menetapkan angka BPIH.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Hj. Chairun Nisa mengatakan, Usulan mengenai rencana pembentukan embarkasi prov. Banten merupakan temuan yang akan dibawa Komisi VIII saat rapat kerja dan RDP dengan kementerian terkait. “Kami akan membahas soal ini pada rapat kerja dengan kementerian agama pada masa sidang yang akan datang,” jelasnya. Chairun Nisa menginformasikan bahwa angka Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah disepakati DPR dan pemerintah adalah 30.777.900 rupiah,”angka ini lebih murah dari angka tahun lalu sekitar 300 ribu rupiah,” ungkap praktisi partai Golkar ini.

Pada Kunjungan Kerja ke prov. Banten ini, turut serta anggota Komisi VIII, yaitu : Hj. Nani Sulistyani Herawati (F-PD), H. Zulkarnanen Djabar (F-PG), H. Humaedi (F-PG), Hj. Herlini Amran (F-PKS), H. Abdul Rozaq Rais (F-PAN), H. Endang Sukendar (F-PPP), dan Saifudin Donodjojo (F-Gerindra). Turut mendampingi beberapa pejabat dari kementerian/lembaga mitra komisi terkait .

Terkait anggaran, Ketua Tim Chairun Nisa mengatakan, sejak lama Komisi VIII menginginkan agar anggaran fungsi keagamaan dinaikkan menjadi 10%, di mana sebelumnya hanya 5% dari total anggaran yang diterima Kemenag tahun 2010 sebesar 31 triliyun rupiah. “Kami ingin agar pendidikan keagamaan bisa disejajarkan dengan pendidikan umum, dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana sekolah,” harapnya.

Pertemuan malam itu ditutup dengan penyerahan secara simbolik bantuan dari Ditjen Pendidikan Islam untuk TK Islam, MI, Mts, dan MA, dari Ditjen Bimas untuk pembangunan masjid, Ditjen Bimas Kristen untuk gereja dan sekolah, Ditjen Bimas Budha serta Hindu dengan total bantuan sebesar 5,3 milyar rupiah.

Sebelum melakukan pertemuan dengan kakanwil kemenag prov. Banten, siang harinya rombongan sempat meninjau dan berdiskusi dengan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Prof Dr. Sybli Syarjaya beserta civitas akademika IAIN SMH. Pada pagi harinya Tim mengunjungi sekaligus melakukan pertemuan dengan pimpinan dan staf pengajar MAN 2 Serang. (Rn,Tvp)